Sleman, 04 April 2026 – Jemput Suara menggelar diskusi daring JS Talks Episode #04 bertajuk “Ekonomi Menengah dalam Desain APBN: Ketimpangan, Perlindungan Sosial, dan Urgensi Reformasi Struktural” pada 04 April 2026 yang menyoroti kerentanan ekonomi kelas menengah di Indonesia. Diskusi ini menghadirkan pakar ekonomi, praktisi kebijakan sosial, dan perwakilan anak muda untuk membedah ketimpangan dalam desain anggaran negara saat ini.

Direktur Fiscal Justice CELIOS, Media Wahyudi Askar, membuka diskusi dengan memaparkan data ketimpangan yang tajam. Media, menyoroti bagaimana aset triliuner di Indonesia meningkat drastis, sementara upah pekerja, jalan di tempat. “Rasio pajak kita saat ini sangat regresif; kelas pekerja terus dikejar, sementara orang super kaya mendapatkan berbagai insentif. Kita butuh pajak kekayaan untuk menciptakan keadilan fiskal,” ujar Media.

Praktisi Perlindungan Sosial, Tia Resmi Setia Milawati, menambahkan bahwa kelas menengah sering menjadi kelompok yang terlupakan dalam kebijakan negara. Tia memperkenalkan konsep “Missing Middle”, yaitu kelompok masyarakat yang tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, namun tidak cukup kuat untuk bertahan dari guncangan ekonomi. 

Dari perspektif generasi muda, Haris Hendrik selaku Delegasi Y20 USA 2026, Program MBG merupakan program yang kurang dalam keefektivitasannya. Menurutnya, anggaran fantastis tersebut berisiko membebani APBN tanpa hasil yang terukur pada peningkatan kualitas SDM dalam jangka panjang. .

Sebagai kesimpulan, diskusi JS Talks #04 ini mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi kebijakan fiskal dengan mengevaluasi beban pajak pada kelas pekerja, serta mengkaji penerapan pajak kekayaan bagi kelompok elit. Selain itu, diperlukan redesain perlindungan sosial guna memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal dan kelompok menengah. Pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan transparansi anggaran dengan menjamin setiap rupiah dalam APBN digunakan untuk program yang memiliki multiplier effect bagi mobilitas sosial ekonomi masyarakat bawah dan menengah.

Melalui diskusi ini, Jemput Suara berharap pemerintah lebih mendengarkan aspirasi publik dalam penyusunan desain APBN kedepannya agar benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan sesuai dengan sila kelima dalam pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 0823-2205-7643.