Jemput Suara kembali menyelenggarakan forum diskusi publik JS Talks episode #07 bertajuk “Masa Depan Kelas Menengah dan Media” secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 17 Juni 2026. Diskusi ini menghadirkan M. Bakhrul Fikri dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) serta Mandira Bienna Emir dari Forum Indonesia Muda (FIM) untuk membahas dampak pelemahan ekonomi terhadap kelas menengah, tantangan kebijakan publik, serta pentingnya gerakan kolektif masyarakat sipil dalam merespons situasi sosial-ekonomi yang semakin kompleks.

Forum ini diselenggarakan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pelemahan nilai tukar rupiah, menurunnya daya beli masyarakat, serta berbagai tantangan ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh kelompok kelas menengah. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, sulitnya akses terhadap perumahan, serta meningkatnya tekanan ekonomi yang berdampak pada berbagai keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pemaparannya, Fikri menjelaskan bahwa pelemahan rupiah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi dari faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik global atau gejolak ekonomi internasional. Menurutnya, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik, termasuk kebijakan fiskal, iklim investasi, serta persepsi pasar terhadap keberlanjutan ekonomi Indonesia. Ia menilai bahwa lemahnya kepercayaan investor tercermin dari keluarnya modal asing dan tekanan yang dialami pasar keuangan Indonesia dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara. Menurut Fikri, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan nilai tukar rupiah tidak hanya disebabkan oleh faktor global. “Artinya, ini bukan hanya terkait faktor eksternal, tetapi ini justru yang berdampak signifikan terhadap rupiah adalah faktor internal,” jelasnya. 

Fikri menegaskan bahwa dampak terbesar dari pelemahan ekonomi justru dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah dan menengah ke bawah. Ketika nilai tukar rupiah melemah, harga bahan baku impor meningkat sehingga mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Kondisi tersebut pada akhirnya menekan daya beli masyarakat, mengurangi konsumsi rumah tangga, dan memperbesar risiko perlambatan ekonomi. Ia juga mengingatkan bahwa jika tekanan terhadap dunia usaha terus berlanjut, perusahaan akan terdorong melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja dan meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, kelompok masyarakat dengan pendapatan terbatas merupakan pihak yang paling rentan menghadapi situasi tersebut. “Yang justru akan paling terdampak dari masalah rupiah ini adalah kelas menengah ke bawah,” ujarnya. 

Selain membahas kondisi makroekonomi, Fikri juga menyoroti pentingnya ruang kolektif bagi masyarakat sipil. Menurutnya, gerakan publik saat ini menghadapi tantangan karena semakin terfragmentasi dan kehilangan ruang bersama yang dapat digunakan untuk menyusun agenda perubahan secara kolektif. Ia menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan publik perlu dibarengi dengan tawaran solusi yang konkret, terukur, dan berbasis pengetahuan. “Yang paling penting hari ini yang tidak pernah disoroti adalah kenapa gerakan hari ini yang sifatnya kolektif itu tidak memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perubahan narasi publik ataupun bagi perubahan kebijakan pemerintah,” katanya. 

Sementara itu, Mandira Bienna Emir membahas persoalan yang sama dari perspektif pengalaman sehari-hari kelompok kelas menengah. Perempuan yang biasa disapa Dira ini menjelaskan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya terlihat dalam data statistik, tetapi juga tercermin dalam meningkatnya kecemasan masyarakat terhadap masa depan. Salah satu contoh yang disorot adalah semakin sulitnya generasi muda memiliki rumah akibat kenaikan harga properti yang jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Menurut Dira, persoalan akses terhadap hunian yang layak menunjukkan bagaimana kebutuhan dasar semakin sulit dijangkau oleh generasi muda. “Kalau dulu asumsi sandang, pangan, papan itu adalah bagian dari urusan primer, tapi hari ini jadi tidak sinkron. Kata papan itu menjadi suatu urusan yang primer,” ujarnya. 

Dira juga mengangkat fenomena meningkatnya pekerjaan sampingan (side hustle), penggunaan pinjaman online, serta kecenderungan generasi muda menunda berbagai keputusan hidup seperti menikah, memiliki anak, atau melanjutkan pendidikan. Menurutnya, fenomena-fenomena tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan individu, melainkan harus dilihat sebagai respons terhadap tekanan ekonomi dan kebijakan yang dirasakan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi generasi muda saat ini bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya usaha individu. “Ini bukan soal generasi yang kurang berjuang, tapi keadilan struktural yang tidak berjalan,” tegasnya. 

Lebih jauh, Dira mengingatkan pentingnya membedakan antara konflik horizontal dan kritik vertikal. Ia menilai bahwa berbagai persoalan ekonomi sering kali memicu saling menyalahkan antarwarga, antar-generasi, atau antar-kelompok sosial. Padahal, energi masyarakat seharusnya lebih diarahkan untuk mengkritisi kebijakan publik dan mendorong perbaikan tata kelola negara secara konstruktif. Menurutnya, perubahan sosial hanya dapat dicapai melalui gerakan kolektif yang berangkat dari nilai, bukan dari kultus terhadap individu atau tokoh tertentu. “Energi kita harusnya adalah bicara kritik vertikal, bukan ngomongin tentang konflik horizontal,” ujarnya. 

Dalam sesi diskusi, kedua narasumber juga menyoroti fenomena yang mereka sebut sebagai messiah syndrome, yaitu kecenderungan masyarakat untuk menggantungkan harapan perubahan kepada figur tertentu. Mereka menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang kritis terhadap semua aktor politik dan lebih berfokus pada gagasan, nilai, serta kualitas kebijakan yang ditawarkan. Dira mengingatkan bahwa perubahan yang berkelanjutan harus bertumpu pada prinsip dan nilai yang diyakini bersama. “Ketika kita berpihak pada value, maka insyaallah kita tidak akan kecewa pada siapapun,” katanya. 

Dira menambahkan bahwa pemerintah pada dasarnya merupakan pengelola mandat publik, bukan pemilik negara. Karena itu, setiap kebijakan harus terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan partisipasi masyarakat. Ia mengajak generasi muda untuk tidak apatis terhadap isu politik dan kebijakan publik karena keputusan-keputusan yang diambil negara pada akhirnya akan memengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari harga kebutuhan pokok, akses pekerjaan, hingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Melalui diskusi ini, Jemput Suara mendorong generasi muda untuk memahami keterkaitan antara kondisi ekonomi, kebijakan publik, dan kualitas demokrasi. Pelemahan daya beli, meningkatnya biaya hidup, dan berbagai tantangan yang dihadapi kelas menengah tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan dan partisipasi warga negara dalam mengawal kebijakan publik.