Ketimpangan pendidikan masih menjadi persoalan struktural di Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meskipun dikenal sebagai Kota Pelajar dan mencatat capaian pendidikan yang relatif tinggi secara agregat, data IPM, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan ketimpangan yang nyata antar wilayah. Wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta dan Sleman berada pada posisi jauh lebih unggul dibandingkan kabupaten dengan IPM lebih rendah seperti Gunungkidul, yang mencerminkan belum meratanya hasil pembangunan pendidikan.

Kondisi tersebut perlu dibaca dalam konteks tantangan pendidikan nasional. Hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa capaian peserta didik Indonesia dalam matematika, membaca, dan sains masih berada di bawah rata-rata OECD, yang mengindikasikan lemahnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di tengah proyeksi puncak bonus demografi sekitar 2035, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan berisiko menghambat kesiapan generasi muda dan memperbesar kerentanan sosial ekonomi jika tidak ditangani secara sistematis.

Rekomendasi kebijakan ini menilai efektivitas kebijakan pendidikan yang telah berjalan di tingkat nasional dan daerah, serta mengidentifikasi celah kebijakan yang masih ada. Temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif seperti beasiswa daerah, peningkatan mutu guru, dan dukungan pendidikan nonformal telah tersedia, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan berbasis kerentanan wilayah. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan desain kebijakan yang lebih inklusif, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemerataan hasil pendidikan, khususnya bagi kelompok muda di wilayah tertinggal, sebagai bagian dari investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.