Paradoks Kota Pelajar: Membebaskan Pendidikan dari Ketimpangan

Narasumber & Moderator Forum

Yogyakarta, 27 September 2025 – Jemput Suara resmi menggelar diskusi perdana bertajuk Jemput Suara Talks (JS Talks) #1 dengan tema “80 Tahun Merdeka, Saatnya Membebaskan Pendidikan dari Ketimpangan” di Sirkel de Koffie, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Forum ini menghadirkan Bapak Wasidi, S.E., M.Si. (Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikpora DIY) dan Muhammad Yasir Abdad (Direktur Public Policy Nexus Center) serta dihadiri oleh pemuda-pemudi dari berbagai daerah di DIY.

Angka Putus Sekolah dan Akses Kuliah Minim

Sumber: goodstats.id/article/mengulik-hasil-pisa-2022-indonesia-peringkat-naik-tapi-tren-penurunan-skor-berlanjut-m6XDt

Diskusi mengungkap paradoks pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski dikenal sebagai Kota Pelajar, data menunjukkan masih terdapat anak putus sekolah di semua jenjang (SD 0,10%, SMP 0,11%, SMA 0,25%). Lebih dari 60% warga DIY hanya menamatkan pendidikan dasar atau menengah, sementara hanya sekitar 15% anak asli DIY melanjutkan kuliah. Keterbatasan ekonomi, minimnya akses beasiswa, dan ketimpangan fasilitas semakin memperparah masalah ini. Di Bantul, misalnya, sekitar 2.000 anak usia sekolah tercatat tidak bersekolah, sementara rasio komputer di sekolah masih 1:7.

Kesenjangan ini juga mencerminkan tantangan nasional. Hasil PISA 2022 menempatkan Indonesia di posisi rendah untuk matematika, membaca, dan sains, menunjukkan lemahnya keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Tanpa pembenahan serius, ketimpangan pendidikan berpotensi mengurangi peluang Indonesia memanfaatkan bonus demografi 2035 dan justru memperlebar kesenjangan sosial.

Tantangan Nasional dan Kendala Implementasi Program Pendidikan

Foto Narasumber: Wasidi (kiri) & Muhammad Yasir Abdad (kanan)

Dalam diskusi, perwakilan Disdikpora DIY menegaskan bahwa program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa afirmasi, dan peningkatan mutu guru sudah berjalan. Namun, keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran orang tua, serta ketidakmerataan kualitas sekolah masih menjadi hambatan. Sementara itu, perspektif masyarakat sipil menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas lokal, integrasi pendidikan formal dan nonformal, serta kolaborasi lintas sektor agar pendidikan menjadi lebih inklusif.

Forum ini menyepakati sejumlah rekomendasi, di antaranya perlunya pemerataan akses dan beasiswa hingga jenjang perguruan tinggi terutama bagi daerah dengan IPM rendah seperti Gunungkidul; peningkatan mutu pendidikan melalui pemerataan kualitas guru serta penguatan literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir kritis; kolaborasi lintas sektor dengan komunitas literasi, lembaga zakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta; integrasi antara pendidikan formal dan nonformal agar anak tetap kompetitif; serta edukasi bagi orang tua untuk mendorong perubahan mindset tentang pentingnya pendidikan jangka panjang.

Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Bersama

Foto Bersama Forum JS Talks

“Pendidikan tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Butuh peran orang tua, komunitas, dan masyarakat sipil. Dengan kolaborasi, kita bisa mematahkan rantai ketimpangan,” ungkap Muhammad Yasir Abdad.

Sementara itu, Bapak Wasidi menekankan pentingnya mengaitkan kebijakan pendidikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat: “Kesadaran orang tua akan tumbuh seiring meningkatnya taraf ekonomi. Karena itu, perlu kolaborasi lintas bidang untuk memperkuat ekosistem pendidikan.”

Jemput Suara melalui JS Talks berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang diskusi kritis dan kolaboratif. Forum ini menjadi langkah awal untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan merata, agar bonus demografi dapat menjadi kekuatan menuju visi Indonesia Emas 2045.